MARTAPURA-JNNews
Drs. Prawito kepsek SMA Yayasan Ibnu Sutowo Kab. OKU Timur, semangatnya menjadikan masyarakat utamanya generasi muda agar lebih berpendidikan dan patut dicontoh, dia terus berusaha meningkatkan kwalitas sekolah yang saat ini dipimpinnya agar dapat terus berkembang, dia juga selalu memberikan motivasi terhadap murid-muridnya dengan harapan mereka bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara, menjadikan pendidikan sebagai tonggak pembangunan negara dan daerah.
Menurut Bapak kelahiran 1962 ini, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk selalu diperhatikan seluruh masyarakat, terutama oleh para orang tua, pemerintah, maupun masyarakat tetapi tentu yang lebih penting kata dia, keinginan anak itu sendiri untuk mengetahui dan mengikuti pendidikan demi mengetahui dan mengikuti pendidikan demi mengetahui kemajuan dunia teknologi, dan selalu berusaha menjadikan SMA YIS agar terus berkembang, baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun dalam bidang keterampilan dan kesenian.
Seluruh siswa SMA YIS akan dibekali dengan pelajaran IMTAK dan IPTEK (Iman dan Takwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan untuk tenaga pengajar di SMA YIS berlatar belakang pendidikan Strata I, SMA YIS Martapura ini telah memiliki fasilitas sendiri seperti ruang belajar yang nyaman, ruang laboratorium, ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang BP/BK, WC guru maupun WC siswa, dan sarana olahraga lainnya dan SMA YIS siap bersaing dengan SMA-SMA yang ada di Kabupaten OKU Timur ini,” ujar Drs. Prawito mengakhiri perbincangan. (Bambang)
PRINGSEWU – JNNews
Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar persekolahan, terstruktur dan berjenjang dan keberadaannya sebagai pelengkap, penambah dan pengganti pendidikan formal, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan keluarga.
Hal tersebut dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka rapat koordinasi Forum Komunikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (FK.PTK-PNF) se Kabupaten Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (14/5).
Dikatakan Penjabat Bupati, FK.PTK-PNF sebagai wadah organisasi pendidikan nonformal memiliki tugas untuk terus mengembangkan dan membina pendidikan nonformal, khususnya di Kabupaten Pringsewu.
"Mari kita bersama-sama mengembangkan, mengoptimalkan dan memajukan pendidikan non formal di Kabupaten Pringsewu, dan Pemkab Pringsewu siap mendukung dalam merealisasikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi," kata bupati.
Lebih lanjut Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu menyambut baik terselenggaranya rakor FK.PTK-PNF ini dan sesuai dengan kebijakan pendidikan bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
"Rakor pendidikan nonformal ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan pendidikan nonformal serta membahas hal-hal yang prinsipil sesuai dengan perkembangan di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan nonformal yang ada di masyarakat saat ini belum dapat berjalan secara maksimal, untuk itu kepada seluruh peserta rakor, saya berpesan untuk serius dan memahami esensi dan tujuan dari pelaksanaan rakor sinkronisasi ini," tandasnya. (Red/ws)
Hasil UN Juga Tergantung Hasil Rapor
BATURAJA – JNNews
Sebanyak 66 koli soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) telah didistribusikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kepada 213 sekolah di Kabupaten OKU,kemarin. Soal UN tingkat SD sederajat ini tiba di Kabupaten OKU sejak Sabtu (7/5) yang dikirimkan Disdik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kepada Disdik OKU Achmad Tarmizi mengatakan, 66 koli soal UN ini terdiri dari 24 koli soal mata pelajaran bahasa Indonesia,23 koli soal mata pelajaran matematika, dan 18 koli soal mata pelajaran IPA.
Sedangkan,1 koli lagi untuk mata pelajaran susulan.“1 koli untuk mata pelajaran susulan itu dimaksudkan sebagai cadangan, jika nantinya ada siswa yang terpaksa harus mengikuti UN susulan,”jelas Tarmizi. Kabid Pendidikan dan Pengajaran pada Disdik OKU Witarso menambahkan, ruangan kelas yang akan dipergunakan selama UN tingkat SD sebanyak 375 lokal,tersebar di 213 SD/MI, baik negeri maupun swasta
Sedangkan,1 koli lagi untuk mata pelajaran susulan.“1 koli untuk mata pelajaran susulan itu dimaksudkan sebagai cadangan, jika nantinya ada siswa yang terpaksa harus mengikuti UN susulan,”jelas Tarmizi. Kabid Pendidikan dan Pengajaran pada Disdik OKU Witarso menambahkan, ruangan kelas yang akan dipergunakan selama UN tingkat SD sebanyak 375 lokal,tersebar di 213 SD/MI, baik negeri maupun swasta
“Kini tidak mutlak dari hasil UN, tapi juga tergantung hasil rapor siswa. Dengan perbandingan 60% nilai kelulusan dari hasil UN dan 40% dari hasil ujian sekolah (rapor),” kata Witarso. (Red/ws)
JAKARTA – JNNews
Kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA Tahun Ajaran 2010/2011 mencapai 99,22 persen atau dari sebanyak 1.461.941 peserta UN SMA/MA jumlah peserta yang lulus sebanyak 1.450.498, sedangkan peserta yang tidak lulus 11.443 peserta atau 0,78 persen.
"Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusan. Angka kelulusan UN tahun lalu gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,04 persen," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat menyampaikan data hasil kelulusan UN dan distribusinya di Jakarta, Jumat.
Mendiknas menyebutkan data awal yang mendaftar 1.476.575 peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 1.467.058 atau 99,36 persen.
"Ada sebanyak 9.517 siswa atau 0,64 persen yang tidak dimasukkan nilai sekolahnya. Hal ini karena bisa jadi di tengah jalan ada yang drop out atau bekerja," katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas.
Mendiknas lebih lanjut menyatakan dari sebanyak 1.467.058 siswa yang tidak mengikuti UN sebanyak 5.117 siswa. Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi prosentase adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan paling banyak lulus adalah Bali.
Mohammad Nuh menyatakan terdapat sebanyak 14.131 sekolah yang siswanya 100 persen lulus dan lima sekolah yang semua siswanya tidak lulus dengan jumlah 147 siswa. Sekolah yang kelulusannya nol persen yaitu di DKI Jakarta ada tujuh siswa; Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam 26 siswa; Jambi dua siswa; Kian Darat Maluku 48 siswa; dan Urei Fasei Papua 64 siswa.
Sementara jumlah kelulusan peserta UN SMK mencapai 99,51 persen. Dari total 8.074 sekolah negeri dan swasta dan 942.698 peserta, dinyatakan lulus 938.043 peserta. Sekolah yang angka kelulusannya 100 persen sebanyak 768.854 siswa (81,48 persen).
"Di SMK tidak ada sekolah yang kelulusannya nol persen," kata Menteri Nuh.
Ia lebih lanjut mengatakan hasil UN tahun 2011 disamping untuk menentukan kelulusan, juga akan digunakan untuk pemetaan. Ia mencontohkan lima sekolah yang 100 persen siswanya tidak lulus dapat langsung dipetakan.
"Tujuannya untuk perbaikan, seperti tahun lalu kami melakukan intervensi di Nusa Tenggara Timur. Target berikutnya dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi," ujarnya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Aman Wirakartakusumah mengatakan kebijakan untuk menggunakan hasil UN untuk masuk ke perguruan tinggi adalah tepat.
"Di Amerika sejak tiga tahun lalu telah memulai untuk melaksanakan standar tes di semua negara bagian. Kita yakinkan para rektor dengan nilai UN yang dicapai agar mahasiswa bisa diterima langsung di perguruan tinggi," ujarnya.
Pelaksanaan UN tahun 2011 mengalami perubahan pada syarat kelulusan dimana nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran ujian nasional (UN) dengan nilai sekolah.
Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah yang digunakan pada UN Tahun Pelajaran 2010/2011. Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1-4.
Formula tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. (Red/an)
"Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusan. Angka kelulusan UN tahun lalu gabungan ujian utama dan ujian ulang sebanyak 99,04 persen," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat menyampaikan data hasil kelulusan UN dan distribusinya di Jakarta, Jumat.
Mendiknas menyebutkan data awal yang mendaftar 1.476.575 peserta, tetapi dalam perjalanan, sekolah yang memasukkan nilai sekolah sebanyak 1.467.058 atau 99,36 persen.
"Ada sebanyak 9.517 siswa atau 0,64 persen yang tidak dimasukkan nilai sekolahnya. Hal ini karena bisa jadi di tengah jalan ada yang drop out atau bekerja," katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas.
Mendiknas lebih lanjut menyatakan dari sebanyak 1.467.058 siswa yang tidak mengikuti UN sebanyak 5.117 siswa. Provinsi yang paling banyak tidak lulus dari sisi prosentase adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan paling banyak lulus adalah Bali.
Mohammad Nuh menyatakan terdapat sebanyak 14.131 sekolah yang siswanya 100 persen lulus dan lima sekolah yang semua siswanya tidak lulus dengan jumlah 147 siswa. Sekolah yang kelulusannya nol persen yaitu di DKI Jakarta ada tujuh siswa; Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam 26 siswa; Jambi dua siswa; Kian Darat Maluku 48 siswa; dan Urei Fasei Papua 64 siswa.
Sementara jumlah kelulusan peserta UN SMK mencapai 99,51 persen. Dari total 8.074 sekolah negeri dan swasta dan 942.698 peserta, dinyatakan lulus 938.043 peserta. Sekolah yang angka kelulusannya 100 persen sebanyak 768.854 siswa (81,48 persen).
"Di SMK tidak ada sekolah yang kelulusannya nol persen," kata Menteri Nuh.
Ia lebih lanjut mengatakan hasil UN tahun 2011 disamping untuk menentukan kelulusan, juga akan digunakan untuk pemetaan. Ia mencontohkan lima sekolah yang 100 persen siswanya tidak lulus dapat langsung dipetakan.
"Tujuannya untuk perbaikan, seperti tahun lalu kami melakukan intervensi di Nusa Tenggara Timur. Target berikutnya dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi," ujarnya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Aman Wirakartakusumah mengatakan kebijakan untuk menggunakan hasil UN untuk masuk ke perguruan tinggi adalah tepat.
"Di Amerika sejak tiga tahun lalu telah memulai untuk melaksanakan standar tes di semua negara bagian. Kita yakinkan para rektor dengan nilai UN yang dicapai agar mahasiswa bisa diterima langsung di perguruan tinggi," ujarnya.
Pelaksanaan UN tahun 2011 mengalami perubahan pada syarat kelulusan dimana nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran ujian nasional (UN) dengan nilai sekolah.
Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah yang digunakan pada UN Tahun Pelajaran 2010/2011. Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1-4.
Formula tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. (Red/an)
KERINCI-JNNews
SD No. 12/III Koto Petai yang terletak di daerah Kecamatan Danau Kerinci merupakan SD yang terancam tidak bermutu, dikarenakan oleh Kepala Sekolah Khairuman, Am.Pd yang selama ini disanjung-sanjung dan dihormati oleh para murid maupun orang tua murid, ternyata dibalik sanjungan itu terdapat sebuah indikasi lain yang diduga dilakukan oleh Khairuman
Dari hasil investigasi ternyata kuat dugaan seperti yang disebutkan sumber, bahwa oknum Kepsek teridikasi memalsukan SPJ pengelolaan penggunaan dana sekolah.
Ketidaktranparanan dalam pengelolaan dana BOS yang tidak pernah melakukan musyawarah dengan guru atau Komite Sekolah semakin menaruh kecurigaan dan pengelolaan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) menurut keterangan yang dihimpun bahwa dana BSM tidak diberikan menurut semestinya, seharusnya murid menerima Rp. 360.000 per siswa ternyata hanya Rp. 200.000,- per siswa namun didalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tertulis Rp. 360.000 yang ditanda tangani oleh murid atau orang tua murid.
Ketika Khairuman di konfirmasi diruangan kerjanya, ia membenarkan potongan tersebut, dengan alasan untuk transportasi Kepala Sekolah, padahal dana tersebut tidak dibenarkan ada potongannya karena dana tersebut betul-betul untuk orang miskin, dan disamping pemotongan BSM dan lebih fatal lagi, Khairuman diduga memalsukan laporan jumlah murid atau pengelembungan jumlah murid dengan tujuan supaya mendapatkan dana BOS lebih banyak.
Jumlah murid sebenarnya sekitar 73 orang yang terdiri dari kelas I, 5 orang. Kelas II, 11 orang. Kelas III, 9 orang, Kelas IV, 9 orang. Kelas V, 14 orang. Kelas VI, 25 orang. Ternyata yang dilaporkannya berdasarkan SPJ sebanyak 122 orang, sehingga terdapat penggelembungan jumlah murid sebanyak 49 orang x Rp. 397.500 per murid berjumlah Rp. 19.477.500 per tahun, seharusnya uang tersebut dikembalikan ke Negara.
Nasib nyaris sama dialami pula SD No. 137/III Koto Salak Danau Kerinci, menurut sumber yang layak dipercayai namun namanya tidak mau dikorankan mengatakan, “Kepala Sekolah Erlis, S.Pd sudah tidak layak lagi menjadi Kepala Sekolah karena sudah terlalu rakus terhadap dana-dana yang turun ke sekolah seperti Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak pernah disosialisasikan terhadap Komite Sekolah, Bendahara tidak difungsikan hanya sekadar formalitas saja dan juga dana bantuan pemerintah terhadap siswa miskin tidak dibayar dengan semestinya, ada murid hanya menerima Rp. 100.000 dan Rp. 150.000 per siswa.” jelas sumber.
Ketika Erlis dikonfirmasi di ruang kerja, mengatakan, “pemotongan ini benar, karena uang tersebut kami bagi rata pada semua murid.” Katanya berdalih dengan wajah pucat.
“Dan kami punya atasan dari Dinas, bahkan dari Dinas tidak mempersoalkan hal ini, disini saya tidak meminta untuk jadi Kepala Sekolah, tapi saya diangkat langsung dari Dinas sehingga berhenti menjadi Kepala Sekolah pun saya mau.” tutur Erlis.
Diharapkan kepada para penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan penggunaan keuangan sekolah serta penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur pemerintah, bila tidak segera ditindak tentu akan menjadi preseden buruk bagi citra pemerintahan Kerinci dan dunia pendidikan akan terpuruk. (Sf)
Pembangunan BP3UT di Lamteng Habiskan RP78 M
LAMPUNG – JNNews
Pembangunan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu (BP3UT) Provinsi Lampung, yang berlokasi di Negarabumi Hilir, Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menelan biaya sekitar Rp78 miliar. "Jumlah itu diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana gedung sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik yang tahapan
pembangunannya sejak 2011 hingga 2015," kata Ketua BP3UT Provinsi Lampung, Sudirman Subing, di Bandarlampung, Kamis. Rincian biaya pembangunan sarana dan prasarana gedung SMK dan politeknik itu yakni tahun 2011 hingga 2013 khusus untuk SMK masing-masing senilai Rp8,4 miliar lebih (2011), Rp13,865 miliar (2012) dan Rp14,858 miliar (2013). Biaya pembangunan sarana dan prasarana politeknik yang dimulai tahun 2013 hingga 2015 yakni masing-masing sebesar Rp15,7 miliar (2014) dan Rp24 miliar (2015).
"Pembangunan gedung pendidikan itu di areal seluas 100 hektare," jelasnya. Ia menyebutkan, sumber pendanaan pembangunan gedung BP3UT itu berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung dan APBD kabupaten/kota se-Lampung serta pihak lain yakni hibah luar negeri, hibah pihak ketiga dan CSR. Ia menyebutkan, untuk tahap pertama pembangunannya telah dimulai khususnya gedung SMK yang rencananya juga menerima siswa baru pada Juli 2011.
Menurutnya, pada tahun ini BP3UT menerima siswa SMK jurusan teknologi industri pertanian dan teknologi bioenergi. Untuk tahap awal lanjutnya, BP3UT hanya menerima 50 siswa SMK yang terbagi dalam dua kelas. Persyaratan untuk masuk sekolah unggul itu sambungnya, kriteria calon siswa menempati peringkat pertama hingga lima dari sekolah asal. "Calon siswa itu merupakan perwakilan dari kabupaten/kota diutamakan dari keluarga miskin," katanya. Selain itu, harus memiliki talenta seni dan olah raga, memiliki IQ 120, lulus uji potensi akademik, sehat jasmani dan rohani dan sanggup di asramakan. Ia menjelaskan, siswa yang terseleksi masuk SMK dibebaskan dari biaya selama menempuh pendidikan dan diberikan beasiswa. "Biaya hidup siswa yang menempuh pendidikan itu sebesar Rp38 juta per orang per tahun," kata dia menambahkan. (Red/an)
pembangunannya sejak 2011 hingga 2015," kata Ketua BP3UT Provinsi Lampung, Sudirman Subing, di Bandarlampung, Kamis. Rincian biaya pembangunan sarana dan prasarana gedung SMK dan politeknik itu yakni tahun 2011 hingga 2013 khusus untuk SMK masing-masing senilai Rp8,4 miliar lebih (2011), Rp13,865 miliar (2012) dan Rp14,858 miliar (2013). Biaya pembangunan sarana dan prasarana politeknik yang dimulai tahun 2013 hingga 2015 yakni masing-masing sebesar Rp15,7 miliar (2014) dan Rp24 miliar (2015).
"Pembangunan gedung pendidikan itu di areal seluas 100 hektare," jelasnya. Ia menyebutkan, sumber pendanaan pembangunan gedung BP3UT itu berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung dan APBD kabupaten/kota se-Lampung serta pihak lain yakni hibah luar negeri, hibah pihak ketiga dan CSR. Ia menyebutkan, untuk tahap pertama pembangunannya telah dimulai khususnya gedung SMK yang rencananya juga menerima siswa baru pada Juli 2011.
Menurutnya, pada tahun ini BP3UT menerima siswa SMK jurusan teknologi industri pertanian dan teknologi bioenergi. Untuk tahap awal lanjutnya, BP3UT hanya menerima 50 siswa SMK yang terbagi dalam dua kelas. Persyaratan untuk masuk sekolah unggul itu sambungnya, kriteria calon siswa menempati peringkat pertama hingga lima dari sekolah asal. "Calon siswa itu merupakan perwakilan dari kabupaten/kota diutamakan dari keluarga miskin," katanya. Selain itu, harus memiliki talenta seni dan olah raga, memiliki IQ 120, lulus uji potensi akademik, sehat jasmani dan rohani dan sanggup di asramakan. Ia menjelaskan, siswa yang terseleksi masuk SMK dibebaskan dari biaya selama menempuh pendidikan dan diberikan beasiswa. "Biaya hidup siswa yang menempuh pendidikan itu sebesar Rp38 juta per orang per tahun," kata dia menambahkan. (Red/an)
JNNews — Sinyal telepon seluler dapat mengganggu lebah dan menimbulkan efek yang sangat besar.
Dalam eksperimen yang dilakukan Dr Daniel Favre, seorang ahli lebah, dua buah ponsel diletakkan di bawah sarang lebah. Sebuah alat perekam juga diletakkan untuk merekam suara lebah saat ponsel aktif, dinonaktifkan, dan berada dalam modus siaga (stand by). Kemudian, reaksi lebah-lebah itu diamati dengan saksama.
Selama pengamatan, lebah-lebah itu ternyata bereaksi ketika ponsel sedang digunakan melakukan atau menerima panggilan. Mereka meresponsnya dengan mengeluarkan suara bernada tinggi yang biasanya digunakan sebagai tanda untuk mulai berkerumun.
"Selama 20-40 menit setelah ponsel diaktifkan, mereka mulai mengeluarkan suara itu," kata Favre. Dua menit setelah panggilan pada ponsel berhenti, mereka pun kembali tenang.
Pada eksperimen ini, lebah tidak berkerumun, bahkan setelah 20 jam tes sinyal ponsel. Meski begitu, sinyal ponsel terbukti menjadi penyebab para lebah terbang tak menentu. Namun, hal ini tidak sampai membunuh lebah-lebah dalam koloni itu.
Dr Favre, guru yang mantan ahli biologi di Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, mengatakan bahwa studi ini menunjukkan ponsel yang sedang aktif dapat mengganggu lebah dan menimbulkan efek dramatis.
Para ahli lain pun berpendapat, penelitian lebih lanjut terkait apakah ponsel menjadi penyebab terjadinya colony collapse yang menyebabkan koloni lebah turun dengan drastis pada musim dingin lalu masih perlu dilakukan. Ini karena dalam banyak kasus, colony collapse terjadi di daerah terpencil di Amerika yang jauh dari jangkauan sinyal ponsel. (Red/NGI/kp ) UN Cenderung Merusak Mental
GORONTALO – JNNews
Ujian Nasional (UN) sebagai tolok ukur penentu kelulusan, dinilai hanya cenderung merusak mental kalangan guru serta siswa.
Pendapat ini dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Provinsi Gorontalo, Elnino M.Hussein Mohi, Selasa.
"UN sebagai standar kelulusan, pada akhirnya memicu guru untuk berbuat curang, karena ditekan oleh Bosnya, ya Kepala daerahnya sendiri," ujarnya.
Dikatakan merusak mental para siswa, karena di setiap Ujian Nasional , kecurangan yang dilakukan itu ternyata disepakati, seolah-olah kecurangan seperti mencontek adalah hal lumrah.
"Kalau curang sudah jadi kewajiban, apa namanya itu kalau bukan perusakan mental," kata dia.
Menurut Elnino, sebaiknya UN Nasional hanya dijadikan pemetaan tingkat pendidikan saja, sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk menanggulanginya.
Dengan pemetaan tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat segera mencari jalan keluar, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal.
"Jika sudah begini konsepnya, maka pemerataan pendidikan bisa terwujud dengan lebih efisien," kata dia.
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis ini, mengaku cukup prihatin dengan pelaksanaan UN, yang hingga kini masih meninggalkan banyak persoalan yang belum mampu dijawab.
Sebagai contoh, kasus kebocoran soal yang terjadi, termasuk di Gorontalo. Menurutnya hal tersebut merupakan gambaran bahwa pelaksanaan UN tidak bisa lagi jadi penentu kelulusan siswa. (Red/an)
Pendapat ini dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Provinsi Gorontalo, Elnino M.Hussein Mohi, Selasa.
"UN sebagai standar kelulusan, pada akhirnya memicu guru untuk berbuat curang, karena ditekan oleh Bosnya, ya Kepala daerahnya sendiri," ujarnya.
Dikatakan merusak mental para siswa, karena di setiap Ujian Nasional , kecurangan yang dilakukan itu ternyata disepakati, seolah-olah kecurangan seperti mencontek adalah hal lumrah.
"Kalau curang sudah jadi kewajiban, apa namanya itu kalau bukan perusakan mental," kata dia.
Menurut Elnino, sebaiknya UN Nasional hanya dijadikan pemetaan tingkat pendidikan saja, sehingga lebih mudah bagi pemerintah untuk menanggulanginya.
Dengan pemetaan tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat segera mencari jalan keluar, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal.
"Jika sudah begini konsepnya, maka pemerataan pendidikan bisa terwujud dengan lebih efisien," kata dia.
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan kolumnis ini, mengaku cukup prihatin dengan pelaksanaan UN, yang hingga kini masih meninggalkan banyak persoalan yang belum mampu dijawab.
Sebagai contoh, kasus kebocoran soal yang terjadi, termasuk di Gorontalo. Menurutnya hal tersebut merupakan gambaran bahwa pelaksanaan UN tidak bisa lagi jadi penentu kelulusan siswa. (Red/an)