Bupati Kerinci Dibohongi Dinas PU
SUNGAIPENUH- JNNews
Sejumlah proyek irigasi yang di kerjakan melalui dana bencal masih belum selesai, sementara bupati telah mengingatkan PU dan rekanan proyek bencal seluruhnya harus rampung bulan juli 2011.
Dalam sidak bupati masih menemukan proyek irigasi yang beleum selesai, sebagai Bupati yang Punya pengalaman bertahun-tahun sebagai pemborong. Membuat Bupati Kerinci tidak bisa dibohongi mengenai capaian persentase proyek.
Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Bupati Kerinci terhadap pelaksanaan proyek bantuan bencana alam, menemukan ketidak singkronan laporan Dinas PU dengan kenyataan dilapangan.
Menurut Dinas PU Kerinci, proyek pembangunan saluran irigasi yang berada di sembilan titik, sudah mencapai 75 persen. Namun, Bupati Kerinci H Murasman ketika memantau dilapangan, mengatakan apa yang disampaikan Dinas PU Kerinci bohong.
“Baru mulai seperti ini disebut 75 persen. Dinas PU jangan coba-coba bohongi saya mengenai persentase pekerjaan, puluhan tahun saya menjadi pemborong,” tegas Bupati Kerinci H Murasman.
Menurut Bupati, sembilan lokasi proyek irigasi dan air bersih yang dananya bersumber dari bantuan bencana alam, diperkirakan baru dikerjakan sekitar 30 persen. Sebab, ada satu lokasi yang belum dikerjakan sama sekali, dan sejumlah lokasi lainnya baru berjalan.
“Jangan menghitung persentase pekerjaan dari atas meja kerja, tapi harus turun ke lapangan. Apa kalian yang ditugaskan jadi pengawas ada menjalankan tugas,” tegas Bupati dengan nada meninggi.
Dilokasi pengerjaan Irigasi Ulu Masgo, Murasman meminta buku tamu untuk mengetahui kehadiran pengawas Dinas PU. Namun, pihak rekanan tidak bisa menunjukkan buku tamu, dan pengawaspun hanya menjawab dia sering melakukan pengawasan.
“Saya tidak percaya pengawas turun ke lapangan. Ini buktinya, tidak ada buku tamu dan pengawas tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan,” tegasnya lagi.
Proyek Irigasi Ulu Masgo, Kecamatan Gunung Raya yang menelan dana Rp 1,5 miliar, dikerjakan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri. Dengan item pekerjan diantaranya pembangunan Cek Dam dan saluran sepanjang 500 meter, untuk mengairi sekitar 280 hektar lahan sawah. (Red/yan/ws)
Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Bupati Kerinci terhadap pelaksanaan proyek bantuan bencana alam, menemukan ketidak singkronan laporan Dinas PU dengan kenyataan dilapangan.
Menurut Dinas PU Kerinci, proyek pembangunan saluran irigasi yang berada di sembilan titik, sudah mencapai 75 persen. Namun, Bupati Kerinci H Murasman ketika memantau dilapangan, mengatakan apa yang disampaikan Dinas PU Kerinci bohong.
“Baru mulai seperti ini disebut 75 persen. Dinas PU jangan coba-coba bohongi saya mengenai persentase pekerjaan, puluhan tahun saya menjadi pemborong,” tegas Bupati Kerinci H Murasman.
Menurut Bupati, sembilan lokasi proyek irigasi dan air bersih yang dananya bersumber dari bantuan bencana alam, diperkirakan baru dikerjakan sekitar 30 persen. Sebab, ada satu lokasi yang belum dikerjakan sama sekali, dan sejumlah lokasi lainnya baru berjalan.
“Jangan menghitung persentase pekerjaan dari atas meja kerja, tapi harus turun ke lapangan. Apa kalian yang ditugaskan jadi pengawas ada menjalankan tugas,” tegas Bupati dengan nada meninggi.
Dilokasi pengerjaan Irigasi Ulu Masgo, Murasman meminta buku tamu untuk mengetahui kehadiran pengawas Dinas PU. Namun, pihak rekanan tidak bisa menunjukkan buku tamu, dan pengawaspun hanya menjawab dia sering melakukan pengawasan.
“Saya tidak percaya pengawas turun ke lapangan. Ini buktinya, tidak ada buku tamu dan pengawas tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan,” tegasnya lagi.
Proyek Irigasi Ulu Masgo, Kecamatan Gunung Raya yang menelan dana Rp 1,5 miliar, dikerjakan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri. Dengan item pekerjan diantaranya pembangunan Cek Dam dan saluran sepanjang 500 meter, untuk mengairi sekitar 280 hektar lahan sawah. (Red/yan/ws)
Gaji ke 13 harus Dongkrak kinerja PNS
METRO – JNNews
Pemberian gaji ke -13 bagi para PNS bukanlah untuk kepentingan politik pemerintah. Namun lebih luas dari itu, insentif berupa gaji ke-13 tersebut hendaknya di barengi oleh peningkatan kerja di jajaran abdi Negara.
Permintaan ini pula yang disampaikan Walikota Metro, Lukman Hakim, beberapa waktu lalu, berkaitan dengan upaya mendongkrak kinerja PNS. Apalagi, Pemkot Metro telah mengupayakan pembinaan secara berkelanjutan terkait kedisiplinan PNS jajarannya.
Dalam sebuah kesempatan, Lukman Hakim meminta kepada para Camat dan Lurah agar menjalankan fungsi pengawasan melekat (waskat) terhadap bawahannya.
Namun demikian, kata dia, pengawasan hendaknya tetap berpedoman pada aturan yang ada, yakni PP No. 53/2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Hingga Februari 2011 terdapat lima PNS Pemkot Metro yang telah mendapatkan sanksi disiplin. Empat PNS di sanksi sedang, yakni penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah, sedangkan seorang PNS lagi mendapatkan sanksi berat, yakni diberhentikan dengan tidak hormat.
Sementara itu, DPRD Kota Metro dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro, beberapa waktu lalu, menyoroti masalah kinerja PNS yang dianggap belum sesuai harapan.
Kinerja guru yang sudah berpredikat. Misalnya. DPRD menilai, perlu evaluasi ulang terhadap mereka supaya para guru ini benar-benar memenuhi kewajibannya, termasuk pemahaman mengyangkut pola jam mengajar.
Dewan menyarankan, pentingnya penegakan disiplin PNS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, begitu pula soal kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Metro (Rohadi)
KPK Evaluasi Layanan Publik di Lampung
JAKARTA – JNNews
Dalam upaya mendorong percepatan perbaikan signifikan pada sektor layanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat evaluasi peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung, sebagai tindak lanjut dari supervisi yang telah dilakukan pada 2010. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 12 Mei 2011, pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan mengingat pelayanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga perbaikan pelayanan publik adalah hal yang mutlak untuk dilakukan.
Namun, di samping itu masih terdapat layanan publik di beberapa institusi yang perlu segara melakukan perbaikan, yaitu di kantor Imigrasi yang masih ditemukan petugas menerima pemberian uang dari pemohon bukan di loket resmi; dan terdapat petugas yang menerima pengurusan berkas permohonan dari pemohon di luar loket pelayanan (ruang kantin). Selain itu, di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditemukan petugas menerima pengurusan berkas permohonan dan pembayaran di luar loket layanan.
Institusi lain yang perlu segera melakukan perbaikan adalah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung, yang didapati petugas menerima uang dari pemohon layanan di luar loket dan tidak melakukan pengecapan tanda selesainya waktu proses layanan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam action plan BPN Bandar Lampung yang mengharuskan petugas mengecap tanda waktu layanan pertanahan akan selesai. Di samping kantor BPN, KPK mendapati petugas cek fisik yang menerima uang pemberian dari pemohon di kantor Samsat. (Red/kpk)
Lukisan di Gua Harimau Ubah Paradigma
BATURAJA – JNNews
Lukisan di dinding Gua Harimau, Desa Padangbindu Kecamatan Semidangaji, Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Sumatera Selatan, menjadi temuan sangat spektakuler di kalangan arkelog. Hal itu dikatakan Ketua Tim Peneliti dari Puslitbang Arkenas, Prof DR Truman Simanjuntak.
Menurut ahli arkelologi prasejarah ini lukisan figura dan non figuratif di dinding gua merubah paradigma arkelogi. Selama ini ada keyakinan dikalangan arkelog bahwa di Indoensia Bagian Barat tidak tersentuh oleh tradisi lukisan gua.
“Penemuan lukisan di Gua Harimau ini mematahkan paradigma arkelog selama ini,” kata ahli arkelog yang suda melalang buana ke negara uni Eropa ini seraya menambahkan sekarang anggapan bahwa Sumatera tidak mengenal tradisi lukisan tampaknya harus direvisi lagi. (Red/ws)
“Penemuan lukisan di Gua Harimau ini mematahkan paradigma arkelog selama ini,” kata ahli arkelog yang suda melalang buana ke negara uni Eropa ini seraya menambahkan sekarang anggapan bahwa Sumatera tidak mengenal tradisi lukisan tampaknya harus direvisi lagi. (Red/ws)
PLN Janji Sembilan Kali Pemadaman
AMBON – JNNews
Direktur Utara (Dirut) PT PLN Dahlan Iskan berjanji pemadaman aliran listrik di rumah-rumah pelanggan hanya akan dilakukan sembilan kali dalam setahun.
"Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pelanggan dan diupayakan hanya sembilan kali dalam setahun," katanya dihadapan peserta Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) wilayah VI, di Ambon, Jumat.
Dia menegaskan, upaya meminimalisir tingkat pemadaman listrik merupakan prioritas kedua yang dilakukan BUMN itu hingga akhir tahun 2011 mendatang.
Sedangkan prioritas utama yakni membangun pembangkit listrik baru dan meningkatkan kemampuan pembangkit yang sudah ada untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Data PLN pemadaman aliran listrik yang terjadi di tanah air sebanyak 150 kali setahun.
"Jadi kami sedang mengupayakan berbagai langkah penanganan sehingga setiap pelanggan hanya mengalami pemadaman sembilan kali setahun. Khusus di Pulau Jawa akan terealisasi 2011," katanya.
Sedangkan di daerah luar pulau Jawa, termasuk di Wilayah Indonesia Timur diupayakan terealisasi tahun 2012 mendatang.
Dahlan Iskan menambahkan, pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi pemerintah daerah juga harus ikut berperan sesuai yang tertuang dalam undang-undang.
"Jadi kami akan senang jika ada Bupati atau Wali Kota yang ingin mendirikan perusahan listrik daerah, karena dampaknya meringankan beban PLN, di samping merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya," tandasnya.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahan listrik daerah yang dibangun pemerintah daerah di beberapa wilayah, diantaranya perusahaan listrik daerah yang melayani kawasan Cikarang, Bekasi dan Lampung.
"Oleh karena itu, saya berharap makin banyak pemerintah daerah yang membangun perusahaan kelistrikkan agar masalah ketersediaan daya listrik masyarakat dapat terlayani optimal," tandasnya. (red/an)
"Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pelanggan dan diupayakan hanya sembilan kali dalam setahun," katanya dihadapan peserta Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) wilayah VI, di Ambon, Jumat.
Dia menegaskan, upaya meminimalisir tingkat pemadaman listrik merupakan prioritas kedua yang dilakukan BUMN itu hingga akhir tahun 2011 mendatang.
Sedangkan prioritas utama yakni membangun pembangkit listrik baru dan meningkatkan kemampuan pembangkit yang sudah ada untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Data PLN pemadaman aliran listrik yang terjadi di tanah air sebanyak 150 kali setahun.
"Jadi kami sedang mengupayakan berbagai langkah penanganan sehingga setiap pelanggan hanya mengalami pemadaman sembilan kali setahun. Khusus di Pulau Jawa akan terealisasi 2011," katanya.
Sedangkan di daerah luar pulau Jawa, termasuk di Wilayah Indonesia Timur diupayakan terealisasi tahun 2012 mendatang.
Dahlan Iskan menambahkan, pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN, tetapi pemerintah daerah juga harus ikut berperan sesuai yang tertuang dalam undang-undang.
"Jadi kami akan senang jika ada Bupati atau Wali Kota yang ingin mendirikan perusahan listrik daerah, karena dampaknya meringankan beban PLN, di samping merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya," tandasnya.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahan listrik daerah yang dibangun pemerintah daerah di beberapa wilayah, diantaranya perusahaan listrik daerah yang melayani kawasan Cikarang, Bekasi dan Lampung.
"Oleh karena itu, saya berharap makin banyak pemerintah daerah yang membangun perusahaan kelistrikkan agar masalah ketersediaan daya listrik masyarakat dapat terlayani optimal," tandasnya. (red/an)
Gantirugi Belum di Bayar, Tanah Warga Sudah Digusur
KERINCI-JNNews.
Proyek multiyears yang sedang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya di Kabupaten Kerinci adalah proyek sambungan irigasi Siulak Kecil ke Simpang Tiga Belui Tinggi. Proyek tersebut sangat diharapkan para petani, sehingga nantinya bisa meningkatkan hasil panennya. Proyek tersebut melintasi ratusan hektar sawah yang masih produktif dan juga melintasi tanah perladangan masyarakat yang konon ceritanya yang sudah diganti rugi oleh pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 1997.
Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menerima ganti rugi tanah dan tanam tumbuh sebut tanah milik Safarudin yang terletak di Simpang Tiga Belui Tinggi, sawah milik Zurpatman di Sungai Sidik, tanah milik Muslim di Sungai Air Belui, tanah milik Zulkifli di Sungai SIdik, sawah milik Aptarzan di Sungai Sidik, sawah milik Sukarman di Sungai Sidik dan masih banyak lagi yang lainnya dan diantara tanah-tanah tersebut yang paling banyak dirugikan adalah tanah dan tanam tumbuh Safarudin. Kerugian yang dialami Safarudin sekitar Rp 100 juta lebih termasuk tanahnya.
Tanah milik Safarudin terdapat puluhan batang kayu surian, cengkeh, durian, mangga, kemiri, dan tanaman tua lainnya dan yang paling disayangkan adalah tanaman cabe yang sedang berputik dan jagung yang tidak berapa lama lagi akan dipanen. Ternyata digusur begitu saja tanpa memberi tahu kepada pemilik tanah tersebut, kata Safarudin dalam keterangannya.
Ketika penggusuran terjadi, jelas Safarudin, pemilik tanah sedang berada di luar daerah, sekitar dua minggu setelah penggusuran terjadi, Safarudin datang untuk melihat ladang miliknya, betapa terkejutnya Safarudin ketika sampai diarea tanahnya ternyata alat berat sedang bekerja. Kebetulan Safarudin bertemu Fauzi seorang pekerja kontraktor sub pekerjaan dari PT Waskita Karya. Ketika Safarudin menanyakan, siapa yang menyuruh merusak dan mengusur tanaman, dalam keterangan Fauzi seperti diceritakan Safarudin bahwa yang menyuruh bekerja disini adalah Babinsa berinisial HR.
Mendengar hal ini spontan Safarudin meminta kepada Fauzi untuk mendatangkan HR ke area lokasi. Fauzi menelpon Babinsa dengan telepon genggammnya, tidak berapa lama kemudian babinsa sampai ketempat itu sambil membuka surat kepada Safarudin dan mengatakan, “ini surat keputusan Bupati bahwa tanah ini tidak ada masalah lagi, yang menyuruh menggusur tanah ini Muspika,” kata Babinsa kepada Safarudin dengan nada keras.
Merasa tidak puas Safarudin atas penjelasan HR dan aktitifitas PT Waskita Karya yang telah memporakporandakan tanam tumbuhnya, Safarudin mencoba menghubungi Komandan Rayon Militer (Danramil), Yatrizal, ternyata saat itu Danramil sedang gotongroyong di lokasi persawahan masyarakat beserta dengan Camat Air Hangat, kemudian pada jam istirahat sambil makan siang di warung Nasi Semurup, Safarudin langsung menanyakan kepada Danramil, dalam penjelasan seperti disampaikan Safarudin bahwa Danramil tidak tahu dan tidak menyuruh orang bekerja disana bahkan Yatrizal pernah berpesan kepada HR, jangan sampai masyarakat jadi korban atau dirugikan. Sama hal nya,
Camat Air Hangat, Suprilhadi juga mengatakan tolong cari solusinya yang baik jangan sampai masyarakat dirugikan jika ada tanaman masyarakat yang belum diganti rugikan tolong jangan dirusakkan dulu.” Tegas Camat seperti dikatakan Safarudin.
Direktur Utama PT. Waskita Karya, Duik sewaktu ditemui Safarudin menyampaikan permohonan maaf atas pengurusakan tanah dan tanaman yang telah digusur itu dan berencana akan saya ganti, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.” Ujar Safarudin
Baru-baru ini Safarudin ditemui oleh asisten Konsultan bernama Ali bersama dengan atasannya Edi dan utusan dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jambi, Nirwandi untuk mencarikan solusi,
Safarudin menyampaikan, “saya bukan menghambat pembangunan, tapi tolong jangan sampai saya dirugikan.” Tegas Safarudin.
Maka kesimpulan saat itu untuk solusinya menunggu Pak Nirwandi ke Jambi membawa keputusan untuk bahan pembahasan tentang kerugian yang dialami Safarudin (Sf).
Visi Jambi Emas 2015 Mengakomodir Isu Gender
JAMBI – JNNews
Gubernur Jambi menyatakan bahwa visi Jambi Emas 2015 pemerintah telah mengakomodir isu gender kedalam misi pembangunan Jambi, lima tahun kedepan. Dan misi ini sejalan dengan tujuan dari Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu kesetaraan gender, mengurangi angka kematian anak dibawah umur lima tahun, dan mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri perayaan hari Kartini ke-132 Ikatan Wanita Bank Jambi (IWABA),Kamis (12/5) bertempat di Bank Indonesia Cabang Jambi.
“Hal ini saya sampaikan, karena ibu-ibu kaum perempuan harus mengetahui agenda yang akan dijalankan pemerintah lima tahun mendatang. Oleh karenanya saya ingin berpesan dan menitip harapan kepada ibu-ibu agar mensinergikan program dan kegiatan-kegiatan ibu-ibu dengan program dan kegiatan pemerintah, termasuk program dan kegiatan IWABA dan Dekranasda Provinsi Jambi”ungkap gubernur.
Namun Gubernur meminta untuk tidak menutup mata terhadap kenyataan masih rendahnya kualitas, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan bagi perempuan. Dan saat ini masih sering terdengar isu-isu strategis perempuan, seperti kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
“Masih sering kita dengar tindak kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, serta belum adanya kesetaraan kedudukan dan peranan perempuan dengan kaum laki-laki, baik di tingkat eksekutif, legislative, yudikatif maupun di lembaga swasta dan masyarakat semuanya ini merupakan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan”jelasnya.
Beberapa hal lain yang ditekankan Gubernur adalah agar para kaum ibu melakukan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang praktis tapi nyata, dan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota serta menjadi motivator bagi para suami untuk dapat bekerja lebih baik.
“Melalui peringatan hari Kartini ini, mari kita bersama-sama terus menerus untuk meningkatkan perlindungan kepada kaum perempuan, kemajuan kaum perempuan, dan pemberdayaan kaum perempuan.Dan ini,utamanya harus dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, yang sudah lebih maju dan berdaya. Ini adalah kewajiban moral. Sesama kaum perempuan dalam menolong, membantu dan memajukan kehidupan perempuan”ungkapnya.
Gubernur menyatakan bahwa peringatan hari Kartini memiliki arti sebagai bentuk refleksi diri terhadap peran dan kiprah perempuan masa kini, dalam melestarikan dan meningkatkan harkat dan martabat serta peran kaum perempuan dalam pembangunan.
“Kiprah dan pengabdian yang dilakukan perempuan itu, kadang-kadang dalam suasana yang tidak mudah, disamping situasi dan kondisi, yang tak kalah susahnya, bahwa perempuan adalah ibu dalam rumah tangga” jelasnya.
Gubernur menambahkan bahwa hari Kartini pada hakekatnya, merupakan salah satu upaya kita untuk menyegarkan kembali aspirasi masyarakat terhadap keluhuran kodrat, harkat, martabat dan kedudukan, serta peran kaum perempuan.
“Saya yakin, kita semua yang hadir disini, telah merasakan kemajuan yang dicapai kaum perempuan dalam pembangunan. Kita juga dapat melihat kiprah kaum perempuan di berbagai bidang, baik bidang sosial, politik, ekonomi, budaya pariwisata, industri dan perdagangan termasuk di dunia perbankan”ungkap gubernur
Dalam wawancaranya dengan wartawa usai acara Gubernur menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya melestarikan nilai-nilai yang ditinggalkan Raden Ajeng Kartini dan sebagai bentuk komunikasi dan silahturahmi dengan pihak perbankan.
“Tadi kita baru saja memperingati hari peringatan Hari Kartini, upaya kita dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Raden Ajeng Kartini untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara terutama provinsi Jambi menuju Jambi Emas 2015” ungkapnya.
Menurut Gubernur kegiatan ini juga dilakukan untuk membentuk tali silahturahmi dengan pihak perbankan. “Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi yang selama ini 7 % dan walaupun angka inflasi cukup tinggi itu tidak terlepas dari peranan perbankan terutama Bank Indonesia, dimana setiap saat saya mendapat laporan,dan saya pelajari terutama angka inflasi, dan Nilai Tukar Petani, jadi kerjasama antara pemerintah dan perbankan sangat penting terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi”jelasnya. (Red/D/ws)
Wagub Himbau Keseimbangan Ukhrowi Dan Duniawi
SUNGAI PENUH – JNNews
Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum menghimbau masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan duniawi dan ukhrowi atau akhirat. Himbauan tersebut dikemukakannya dalam Seminar Nasional Al-Qur’an dalam Rangka MTQ ke-41 Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci Tahun 2011, yang diselenggarakan pada Rabu (11/5), bertempat di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh.
Seminar yang merupakan rangkaian dari MTQ ke-41 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2011 tersebut mengusung tema “Membumikan Al-Qur’an, Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berperadaban Menuju Jambi EMAS 2011-2015.”
Dalam sambutan dan pengarahannya, Wagub mengungkapkan Islam tidak membenarkan manusia bersifat sekuler atau memisahkan antara kegiatan ibadah ukhrowi dengan kegiatan duniawi.
Wagub kemudian mengatakan, “Harus kita akui, saat ini pemahaman masyarakat kita akan konsepsi Islam secara benar masih relatif dangkal, sehingga sering menimbulkan berbagai konflik. Dalam kehidupan manusia, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik selalu ada. Pluralitas dan kemajemukan etnis, agama, dan suku, tidak selamanya muncul sebagai sebuah pelangi yang harmonis dan indah, tetapi penuh dengan potensi konflik. Potensi ini akan menjadi lebih mengeras muncul ke permukaan, ketika dipicu oleh berbagai ketimpangan ekonomi, ketidakadilan politik, baik yang terjadi secara horisontal maupun vertikal,” ujar Wagub.
Sehubungan dengan realita tersebut serta aneka permasalahan dalam kehidupan masyarakat, Wagub menegaskan, dirinya sangat mendukung terselenggaranya seminar ini, yang dapat menjadi wadah untuk memahami dan mengaplikasikan konsepsi kehidupan yang didasarkan pada Al-Qur’an secara benar.
Dijelaskan oleh Wagub, Al-Qur’an merupakan petunjuk Allah SWT, yang bila dipelajari akan membantu umat untuk menemukan inti nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai permasalahan hidup. Apabila dihayati dan diamalkan akan menjadi pikiran, rasa, dan karsa mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketenteraman hidup pribadi dan masyarakat, tutur Wagub.
Selanjutnya, Wagub mengatakan, “Pada kesempatan ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk merenung sejenak, apa eksistensi keberadaan manusia di muka bumi ini. Paling tidak ada dua hal eksistensi mausia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah SWT dan sebagai khalifah, yang mana sebagai seorang khalifah, disamping mutlak diperlukan pengetahuan, tidak kalah pentingnya dan bahkan bisa. (Red/d/ws)